TANGERANG, (SB) – Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi Alam menilai kapasitas fiskal Kota Tangerang mulai menghadapi titik jenuh seiring keterbatasan lahan pengembangan di wilayah tersebut. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus bertambah.
Ya, hal itu disampaikan Rusdi dalam kegiatan Bincang Ramadan yang digelar Kelompok Kerja Wartawan Harian Tangerang Raya (Pokja WHTR) di Sekretariat Pokja WHTR, Jalan Perintis Kemerdekaan, Babakan, Kota Tangerang, Selasa (3/3/2026).
Dalam forum diskusi yang berlangsung santai menjelang waktu berbuka puasa itu, Rusdi mengawali paparannya dengan refleksi singkat.
“Ada ungkapan, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Ini harus jadi prinsip kita,” kata Rusdi.
Menurut dia, Kota Tangerang memang kerap meraih berbagai penghargaan, terutama saat peringatan hari jadi daerah. Namun, di balik capaian tersebut terdapat tantangan nyata, khususnya dalam menjaga pertumbuhan PAD.
Rusdi menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), daerah perkotaan seperti Kota Tangerang memiliki potensi pajak yang relatif besar. Sejumlah komponen PAD yang menjadi andalan antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pajak hotel dan restoran.
Sebagai wilayah penyangga ibu kota, nilai tanah dan transaksi properti di Kota Tangerang tergolong tinggi. Hal ini, kata dia, turut mendongkrak penerimaan dari sektor BPHTB dan PBB.
Namun, ia membandingkan kondisi tersebut dengan daerah yang masih memiliki ruang ekspansi luas. Di sejumlah kabupaten, penerimaan PBB disebut bisa mencapai Rp600 miliar dan BPHTB hingga Rp1,9 triliun. Sementara di Kota Tangerang, PBB berada di kisaran Rp570 miliar dan BPHTB sekitar Rp600 miliar.
“Ini menunjukkan kita sudah tidak punya banyak ruang investasi baru karena lahannya memang sudah terbangun hampir seluruhnya,” ujarnya.
Rusdi juga menyinggung capaian retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Ia menyebut pada periode sebelumnya, penerimaan dari sektor tersebut pernah menembus Rp167 miliar. Kini, target Rp30 miliar saja dinilai cukup berat.
“Bukan karena tidak serius, tapi memang lahannya sudah terbatas,” kata dia.
Dalam diskusi yang dihadiri pula Anggota DPRD Kota Tangerang Mustofa Kamaludin itu, Rusdi menegaskan bahwa persoalan utama pembangunan pada akhirnya berkaitan dengan pembiayaan.
“Perencanaan yang baik harus didukung anggaran. Pada akhirnya, pembangunan membutuhkan biaya,” ujarnya.
Ia mengatakan, DPRD bersama pemerintah kota terus membahas berbagai opsi optimalisasi PAD melalui pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Rusdi, dengan kondisi wilayah yang sudah padat dan minim ruang ekspansi, strategi peningkatan PAD perlu diarahkan pada optimalisasi aset yang ada serta inovasi kebijakan tanpa membebani masyarakat.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Hendra Wibisana menyatakan, kegiatan Bincang Ramadan ini diharapkan menjadi ruang dialog terbuka antara legislatif dan insan pers dalam membahas isu strategis daerah.
Diskusi berlangsung dinamis dan reflektif hingga menjelang waktu berbuka puasa, ditutup dengan harapan agar Kota Tangerang mampu terus beradaptasi menghadapi tantangan fiskal dan pembangunan di masa mendatang. (Ben)
