TANGERANG, (SB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus berinovasi dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. Terbaru, Pemkot menghadirkan layanan chatbot berbasis kecerdasan buatan (AI) sebagai kanal tanya jawab interaktif sekaligus memperkuat layanan ramah disabilitas agar akses informasi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
Inovasi tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono Hasan, saat memaparkan capaian Pemkot di hadapan panelis Komisi Informasi Provinsi Banten dalam agenda Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik, Kamis (21/8/2025).
“Kami berkomitmen menghadirkan layanan informasi yang mudah, cepat, dan ramah bagi semua. Inovasi chatbot AI dan layanan ramah disabilitas adalah bukti nyata transformasi digital yang inklusif,” ujar Maryono.
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemkot Tangerang konsisten melakukan berbagai inovasi untuk mempermudah layanan, baik dari sisi legalitas maupun kualitas. Pemanfaatan teknologi diwujudkan melalui Super Apps Tangerang LIVE, aplikasi yang telah diunduh lebih dari 1,3 juta kali dengan hampir 200 ribu pengguna aktif terverifikasi.
Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik hanya dengan satu genggaman. Tak hanya itu, Pemkot juga menjamin akses inklusif bagi penyandang disabilitas dengan menghadirkan formulir braille, jalur kursi roda, hingga juru bahasa isyarat dalam kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Maryono menambahkan, digitalisasi layanan berdampak signifikan terhadap efisiensi. Jika sebelumnya permohonan informasi membutuhkan waktu hingga 10 hari kerja, kini banyak permohonan dapat diselesaikan di hari yang sama.
“Birokrasi menjadi lebih singkat, biaya lebih hemat, dan akses informasi lebih transparan,” tegasnya.
Ke depan, Pemkot Tangerang berkomitmen memperkuat regulasi, meningkatkan evaluasi internal, serta memperluas koordinasi dengan Komisi Informasi.
“Bagi kami, keterbukaan informasi bukan hanya urusan teknologi, tetapi juga tentang kemanusiaan. Kami ingin memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam memperoleh hak atas informasi,” tutup Maryono. (Ben)
